Melawan Stigmatisasi Aceh Basis Paham Radikal [Tulisan Tahun 2011]

Oleh Teuku Zulkhairi – Beberapa waktu lalu, lembaga survei berbasis nasional Lazuardi Biru merilis hasil penelitiannya tentang daerah yang paling berpotensi menjadi tempat gerakan radikal di Indonesia. Lembaga Survei ini memasukkan Aceh sebagai wilayah yang paling rentan terjadi kekerasan atas nama agama. Posisi Aceh berada di atas Jawa Barat dan Banten dari 32 propinsi lainnya.

Dhyah Madya Ruth SN, Ketua Lazuardi Biru mengatakan, Aceh menempati posisi tertinggi 56,8 persen. Disusul Jawa Barat dan Banten yang memiliki indeks kerentanan yang sama sebesar 46,6 persen. “Indeks ini menunjukkan tingkat partisipasi, dukungan, dan penerimaan masyarakat terhadap radikalisme sosial-kegamaan di daerah tersebut,” kata Dhyah saat jumpa pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta Media Centre (05/10) sebagaimana dikutip oleh beberapa media nasional (Kamis, 6/10/2011).

Hasil survei ini tak pelak membawa Aceh yang baru saja menikmati alam perdamaian ke dalam sebuah ruang ketidaktenangan dalam beragama. Stigma sebagai wilayah yang paling berpotensi menjadi tempat gerakan radikal ini bisa memicu kecurigaan berlebihan banyak kalangan terhadap rakyat Aceh. Seolah Aceh adalah daerah yang selalu tidak aman, dan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang tidak memahami keniscayaan pluralitas dan keharusan bertoleransi.

Efeknya, Aceh menjadi wilayah yang seolah sangat menakutkan dan akhirnya menjadi terisolir. Jauh dari para investor. Dan tidak tertutup kemungkinan pula jika Aceh yang sedang membangun pasca konflik berkepanjangan ini pun mengalami hambatan setelah diumumkannya hasil survei tersebut.

Padahal, beberapa waktu lalu masyarakat Aceh juga terpaksa pasrah ketika berbagai kalangan dari luar maupun media massa mempopulerkan istilah Teroris Aceh terhadap kelompok teroris yang mengadakan pelatihan militer di Gunung Jalin, Aceh Besar. Padahal, dari konseptor pelatihan ini hingga mayoritas peserta pelatihan ini bukan berasal dari Aceh. Dari Aceh, hanya beberapa pemuda saja yang terlibat. Itu pun mereka adalah pemuda tanggung yang realitanya mereka hanyalah pemuda yang kurang pendidikan dan perhatian, baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Fakta lain yang didapati kemudian, ternyata mereka juga tidak memahami konsep dan nilai-nilai agamanya dengan baik.

Aceh Menerima Pluralitas

Aksi kekerasan dan radikalisme atas nama agama memang kerap kali muncul karena ketidakpahaman suatu kelompok terhadap keharusan dan keniscayaan adanya perbedaan. Baik perbedaan agama, perbedaan kelompok, perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang dan sebagainya. Tapi dalam konteks Aceh, realita sejarah membuktikan bahwa perbedaan agama tidak pernah menjadi suatu persoalan dalam masyarakat Aceh.

Tatanan dan kultur kehidupan masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Faktanya, tidak pernah ada kasus kekerasan atas nama agama terjadi di Aceh. Belum pernah ada gereja yang dibakar umat Islam di Aceh. Belum pernah ada aksi pemboman bermotif agama di Aceh. Semua umat beragama faktanya bisa hidup nyaman dan tenang di Aceh.

Masyarakat Aceh hanya pemberontakan  jika keyakinan mereka diganggu gugat. Jika kehormatan mereka diinjak-injak. Jika akidah mereka dinodai. Kecintaan masyarakat Aceh terhadap agama mereka, membuat mereka rela berjihad ratusan tahun dengan penjajah Belanda, bahkan hingga kemudian dengan penjajah Jepang. Ini sebab sehingga kemudian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Aceh adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak bisa ditaklukkan oleh penjajah. 

Perlawanan yang ditunjukkan rakyat Aceh saat melawan penjajah ini adalah wujud nyata bagaimana masyarakat Aceh memandang konsep ‘jihad’ dalam sejarahnya. Akulturasi paradigma pesantren-pesantren (dayah) di Aceh dengan kultur budaya serta adat masyarakat Aceh merupakan titik sentral bagi perwujudan peradaban Aceh yang egaliter dan memahami keniscayaan pluralitas. Aceh yang berbasis pesantren ini bisa mendudukkan persoalan ‘jihad’ dengan baik hingga saat ini.

Bahkan, dengan status Aceh yang sedang menerapkan syariat Islam maka segala bentuk paham radikal dan terorisme atas alasan apapun tidak akan diterima dan tidak akan hidup di Aceh. Terbukti lagi, saat para teroris mengadakan latihan di Gunung Jalin, Aceh Besar beberapa waktu lalu, baik masyarakat Aceh, maupun pesantren-pesantren di Aceh—sebagai benteng syariat Islam—tidak bisa menerima total kehadiran kelompok radikal dari luar Aceh seperti terhadap kelompok yang mengadakan pelatihan militer di Aceh—yang kemudian ditumpas oleh Densus 88—beberapa waktu lalu.  

Hingga saat ini pun, pesantren-pesantren di Aceh tetap menghormati keniscayaan adanya perbedaan keyakinan. Tidak pernah ada kurikulum yang membentuk watak radikal atas nama agama di pesantren-pesantren di Aceh.

Di era konflik Aceh dengan pusat, perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat disebabkan adanya ketidakadilan pembangunan sehingga memunculkan kesenjangan sosial yang amat akut di Aceh dimana padahal Aceh, meminjam istilah Bung Karno merupakan daerah modal. Artinya, konflik tersebut terjadi bukan atas motif agama. 

Tapi perlawanan ini merupakan bentuk penuntutan hak sebagai warga negara yang memang harus dipedulikan oleh negaranya berdasarkan UUD negara. Perlawanan tersebut di satu sisi dianggap sebagai suatu kewajaran, sampai kemudian Jakarta insaf bahwa Aceh harus dibangun dengan jujur dan serius. Sedangkan di era perdamaian Aceh, trauma atas berbagai tragedi suram saat konflik masa lalu juga begitu cepat dilupakan oleh masyarakat Aceh. Mereka ikhlas untuk tidak mengungkit-ungkit trauma masa lalu. Karena Aceh begitu rindu dengan perdamaian dan kedamaian. Aceh mencintai kedamaian dan ketenteraman.

Menyoal Stigma Radikal

Melihat realita sejarah rakyat Aceh tersebut serta fakta empirisme kontemporer, sejatinya tidak layak Aceh dijustifikasi sebagai daerah yang rawan terjadinya radikalisme atas nama agama. Apalagi jika justifikasi Aceh sebagai daerah yang rawan terjadinya kekerasan atas nama agama ini hanya hasil survei tentang persepsi. Kecuali itu, banyak alasan sebenarnya kenapa Aceh harus menyoal stigmatisasi radikal ini. Selain karena Aceh yang tengah menikmati masa damai ini—sehingga diharapkan pihak luar seharusnya tidak memperkeruh situasi Aceh dengan analisa atau stigma yang memojokkan Aceh—juga metodologi survei lembaga penelitian itu sendiri yang masih dipertanyakan tingkat keakuratannya. Survei tentang persepsi tidak mungkin memasung kebenaran dari fakta empirik serta bukti sejarah bahwa radikalisme atas nama agama tidak pernah hidup di Aceh. Bagaimana mungkin kebenaran empirik bisa dikalahkan oleh survei persepsi?

Lalu apakah layak sample persepsi ini menjadi sebuah alasan untuk memberi stigma baru yang memojokkan Aceh yang baru saja menikmati era perdamaian? Jikapun survei itu penting, lalu seberapa pentingkah hasil survei ini dipublikasi di media sehingga Aceh semakin terpojok? Bukankah Aceh berhak hidup dalam ketenangan dan kedamaian seperti daerah lain?

Bukankah hidup ini akan sangat indah jika tanpa saling curiga dan saling menghormati?. Menghindari stigmatisasi radikal bagi Aceh adalah wujud kecintaan bagi rakyat Aceh yang merupakan bagian dari masyarakat nusantara yang pada akhirnya merupakan bukti kecintaan kita kepada negara tercinta ini. Sebaliknya, stigmatisasi Aceh dengan istilah-istilah yang memojokkan justru bisa menjadi celah-celah bagi munculnya keterasingan warga negara dari negaranya sehingga pada akhirnya bisa memunculkan benih-benih disintegrasi bangsa yang padahal telah lelah sekali benih ini kita padamkan.[]

*Penulis adalah Ketua Senat Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Ketua Departemen Riset dan Pengembangan Organisasi Rabithah Thaliban Aceh (RTA).

Sudah dimuat di Harian Aceh. Link: http://m.harianaceh.co/read/2011/10/21/20045/melawan-stigmatisasi-aceh-basis-paham-radikal