Kita Sibuk Bertengkar untuk 1 Persen, Tapi Melupakan Kapitalis Penikmat 99 Persen

Oleh Teuku Zulkhairi

Setelah membaca tiga buku terkait Sistem Kapitalisme global yang mencengkeram Indonesia khususnya dan dunia ketiga umumnya, dua di antaranya karangan Mansour Faqih, saya ingin sekali menulis status seperti ini untuk merespon kegaduhan di DPR. Sekedar respon pikiran sebagai anak bangsa. Ya, karena lama-lama, saya mulai bingung dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bagaimana tidak bingung kawan, korupsi dan ekploitasi (penjarahan) sumber daya alam Indonesia yang dilakukan kaum Kapitalis-Korporasi global tidak pernah mampu terjerat hukum. Padahal, di sinilah uang rakyat yang paling banyak yang jika didistribusikan kepada rakyat maka tidak akan ada lagi kemiskinan dan kenestapaan.

Hari ini, kita selalu bertengkar untuk yang satu persen dengan sesama anak bangsa. Tapi 90 persen kekayaan negara lainnya selalu mulus dicuri dan dinikmati kaum kapitalis-korporasi global. Saya tidak katakan yang 10 persen ini boleh dikorupsi, namun yang 90 persen yang dijarah kapitalis yang membuat saya bingung, kenapa tidak mampu dikejar hukum?

Pada kasus Freeport-Papua misalnya, Kapitalisme-korporasi global yang didukung oleh antek-anteknya para kapitalis dalam negeri sedang ingin memperpanjang kontrak Freeport yang dikabarkan akan berakhir beberapa tahun lagi.

Lalu, tiba-tiba muncul kegaduhan luar biasa di DPR yang kemudian sampai pada fakta buka-bukaan tentang persen yang diminta para pihak di dalam negeri untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport-Kapitalis global tersebut, alias kontrak untuk memuluskan perpanjangan waktu bagi penjarahan kekayaan alam bumi Papua-Indonesia.

Kenapa fokus hampir seluruh media massa dan pengamat hanya pada kasus Setya Novanto yang pada intinya kita sedang fokus pada hanya sekian persen dari hasil alam kita, lalu kita melupakan pada 90 persen lainnya? Memang kaum kapitalis begitu digdaya menjarah negeri ini, membodoh-bodohi kaum intelektualnya, dan menipu sebagian besar rakyatnya via media yang mereka kuasai.

Apakah kita tidak sadar bahwa Freeport yang dikuasai Kapitalisme global selama ini memang jelas hanya mengeruk keuntunngan saja dari Bumi Cenderawasih-Papua, dan sementara rakyat terbukti dibiarkan nestapa?

Ini hanya salah satu kasus yang membuat kita pantas bingung. Banyak kasus lainnya dimana kapitalisme-korporasi global adalah pemain utama dalam kerusakan negeri ini. Dan mereka aman dalam pekerjaannya oleh sebab ditopang oleh kapitalis dalam negeri.

Kita di Aceh tentu masih begitu ingat dengan PT Arun dan Exxon Mobil, yang juga dulu dikelola alias dijarah Kapitalis-korporasi Global. Mereka mengeruk kekayaan negeri kita dan membiarkan rakyatnya tetap dalam kenestapaan.

Korupsi mungkin telah membuat negeri ini nestapa, namun hal yang mesti kita ingat adalah bahwa korupsi dan penjarahan terbesar hasil alam kita adalah dilakukan oleh Jaringan Kapitalisme-Korporasi Global yang dalam bekerja mereka didukung oleh kapitalis lokal indonesia.

Dan kita, sengaja selalu dibuat ribut dengan agenda-agenda pemberantasan korupsi dalam level yang kecil, untuk mengurus nol persen, dipertengkarkan dengan sesama anak bangsa.