Ahok, Proyek Liberalisasi Islam yang Akan Kembali Gagal

Skema proyek liberalisasi Islam. Foto: net

By Teuku Zulkhairi

JAUH sebelum fenomena Ahok, Indonesia sudah "diterjang" proyek liberalisasi Islam yang tidak lain adalah lanjutan kapitalisme atau penjajahan. Proyek Liberalisasi Islam dijalankan seiring dengan proyek lainnya, yaitu proyek deradikalisasi yang ditujukan bagi mereka yang melawan proyek liberalisasi Islam ini.

Inti dari proyek tersebut adalah bagaimana agar umat Islam bisa ber Islam sesuai selera para bangsa kapitalis dan korporasi global tersebut. Dengan kata lain, kaum kapitalis ingin melihat Islam seperti yang mereka harapkan. Sesuatu yang wajar dalam perspektif tatanan dunia baru mengingat hegemoni mereka dalam dunia militer dan peradaban.

Sebelum Ahok muncul, salah satu gagasan yang dikampanyekan di tengah tengah muslim adalah tentang bolehnya non muslim memimpin ummat Islam, yang dalam perkembangan kemudian gagasan ini berubah menjadi kampanye "pemimpin non muslim lebih baik dari muslim".

Bahkan, dalam perkembangannya kemudian, kampanye ini berubah menjadi semakin lancang dengan jargon baru mereka bahwa "non muslim yang tidak korup lebih baik dari muslim yang korup".

Di tengah jalan proyek liberalisasi Islam gagal, meskipun tidak sepenuhnya. Kegagalan proyek tersebut ditandai dengan gagalnya aktivis Islam liberal menguasai mesjid. Di sini pesantren dan aktivis Ormas Islam berperan sebagai benteng.

Dan kini, berkat Ahok, proyek tersebut semakin menunjukkan kegagalannya dengan ketidakmampuan pengusung gagasan liberal Islam menjelaskan bahwa non muslim lebih baik dari muslim dalam urusan memimpin. Slogan "non muslim lebih baik" terpatahkan dengan cepat oleh data dan fakta lapangan. Umat Islam kembali merindukan sosok pemimpin muslim yang santun dan jujur.

Dalam kondisi seperti ini, pengusung gagasan liberal Islam dan atau yang sepakat atas ide-ide mereka, kembali mengeluarkan jurus “mabuk” dengan menyerang para calon atau pemimpin muslim dengan terus mencari setiap kekurangan mereka, dengan alasan-alasan yang menurut mereka sudah akademis, hasil survey dan lain-lain. Demikianlah, hal semacam ini dilakukan dengan tujuan seolah “non muslim tetap lebih baik” menjadi pemimpin muslim ketimbang muslim itu sendiri.

Tujuh partai di Jakarta nampaknya sepakat menolak Ahok. Hal ini tentu saja karena mereka melihat umat Islam di Jakarta yang semakin konsisten menolak Ahok, akibat keserakahannya. Bagaimana tidak serakah ya, contoh terbaru saja, tahun 2012 dulu ngomong calon petahana (kandidat yang sedang menjabat) harus cuti. itu saat petahana adalah pihak lain. 

Sekarang, giliran dirinya yang jadi kandidat dari petahana, ngomongnya udah berbeda, alias udah tidak mau mau cuti. Serakah sekalli bukan? Tapi, tetap saja pengusung gagasan liberal Islam akan tetap “mendewakan” sosok seperti ini. Hal bukan karena berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, melainkan karena ia non muslim.

Ohya, syarat santun (dari tujuah syarat) yang diajukan tujuh partai ini dengan sendirinya telah mengeluarkan Ahok dari kriteria ini. Sekali lagi, ini bukti liberalisasi Islam telah gagal. Kita patut bersyukur bahwa arah angin tujuh partai itu tidak sedang mengarah ke Ahok, meskipun akan bisa saja berubah.

Tujuh partai ini justru melirik Risma, panggilan untuk walikota Surabaya Trismaharini, seorang muslimah yang shalihah yang dibuktikan dengan konsistensinya berjilbab sebagai pakaiannya muslimah. Risma akan diduetkan dengan Sandiaga Shalahuddin Uno, seorang pengusaha muslim yang termasuk dalam nama-nama yang direkomendasikan para ulama dan Habaib di Jakarta.

Secara kalkulatif, sikap tujuh partai ini sudah mewakili keinginan umat Islam di Jakarta. Nah sekarang mari berdo'a untuk Jakarta yang ramah pribumi. Berdo’a agar tujuh partai ini bisa konsisten. Jika konsisten, maka mereka telah memihak umat Islam satu langkah.. Semoga saja ya.. Amiin

Penulis adalah Direktur Forum Aceh for Study of Islamic Civilization (AFSIC)