Politik Uang Melecehkan Akal Sehat

Politik Uang

Melecehkan Akal Sehat

Oleh Teuku Zulkhairi

Harian Serambi Indonesia, 9 April 2019

          Merebaknya dugaan politik uang (money politic) jelang pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 nanti sungguh sangat mengkhawatirkan. Sebab, jika uang sudah menjadi panglima, maka gagasan dan pemikiran akan termarginalkan dalam kontestasi politik. Padahal, politik seharusnya menjadi industri pemikiran, bukan pasar gelap jual beli suara rakyat. Dalam kerja-kerja politik, nasib rakyat banyak dipertaruhkan sehingga gagasan dan keteladanan adalah sebuah keniscayaan.

          Di level Aceh, Harian Serambi Indonesia (6/4) melaporkan berbagai dugaan politik uang. Mengutip Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (Presnas KPI), Destika Gilang Lestari, ada partai yang telah menyiapkan uang untuk membeli suara pemilih per paket caleg, mulai dari DPRK hingga DPR RI. Menurut Destika sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia, di Bireuen pihaknya menemukan ada partai yang menyiapkan uang untuk per satu paket caleg berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Satu paket terdiri atas tiga caleg, masing-masing maju ke DPRK, DPRA, dan DPR RI.

          Sementara di level nasional tidak kalah serunya. Beberapa waktu lalu ditemukan 400.000 amplop uang dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 dalam operasi tangkap tangan terhadap politisi bernama Fajar Bowo Sidik dari Partai Golkar. Amplop yang telah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, menurut Juru Bicara KPK Febridiansyah sebagaimana dilansir kompas.com (2/4), dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukumnya yang ditemukan dapat membuktikan fakta hukumnya bahwa amplop-amplop ini akan digunakan pada serangan fajar dalam proses pemilu legislatif pada pencalegan pada 17 April nanti.

          Politik uang bukan saja bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di negara kita seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun juga yang paling mengerikan adalah rusaknya akal sehat, sekaligus menjadi tindakan yang sangat tercela dalam pandangan Islam. Islam sendiri dengan lebih tegas menyatakan, bahwa tindakan sogok menyogok seperti halnya politik uang ini balasannya adalah laknat Allah sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, “Laknat Allah atas pemberi risywah (yang menyuap) dan penerima/peminta risywah (yang disuap).”

Merusak Akal Sehat

Kontestasi pemilu seharusnya menghadirkan pertarungan gagasan antara para calon wakil rakyat. Rakyat seharusnya mengetahui apa yang akan mereka kerjakan jika kelak terpilih menjadi wakil mereka. Apalagi, dengan segudang problematika bangsa yang menimpa bangsa kita akhir-akhir ini. Rakyat seharusnya tahu apa komitmen para calon wakil rakyat dalam membantu memperbaiki taraf hidup mereka kelak, khususnya tentang bagaimana mereka akan menjalankan fungsinya sebagai legislator dengan fungsi utamanya sebagai pengontrol (controlling), budgetting (penganggaran) dan legislasi (melahirkan produk hukum).

Rakyat seharusnya tahu apa yang akan dilakukan calon wakil mereka jika terpilih nanti dalam mengawasi kerja-kerja eksekutif seperti Bupati dan walikota, Gubernur hingga Presiden. Siapkah mereka menjadi wakil rakyat yang kritis dihadapkan kekuasaan eksekutif? Ataukah hanya menjadi juru bicara eksekutif di hadapan rakyat, dan bukan juru bicara rakyat di hadapan eksekutif?. Pada faktanya, hari ini kita melihat banyak wakil rakyat atau calon wakil rakyat (Caleg) yang hanya menjadi pembebek atas kebijakan-kebijakan eksekutif, seperti misalnya dalam isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Di spanduk-spanduk mereka tertulis “siap berjuang untuk rakyat”. Tapi kenyataannya mereka tidak berani bersuara mengkritisi kebijakan eksekutif yang membuat rakyat melarat.

Begitu juga kebijakan eksekutif dalam mengimpor produk-produk pertanian yang seharunya bisa diambil dari petani pribumi, seperti beras, gula, jagung, garam dan sebagainya. Tidak banyak wakil rakyat yang kritis menyorot fenomena ini. Malahan yang ada mereka cuma membenarkan dengan segala upaya apa saja kebijakan eksekutif yang barangkali karena takut bertentangan dengan kebijakan pimpinan partai mereka di pusat ibukota negara. Tentu ini sangat menyedihkan.  Bahkan ironisnya, kita tidak sedikit  wakil rakyat di parlemen yang tidak diketahui publik apa yang sedang dan telah mereka kerjakan. Padahal, mereka dipilih oleh rakyat dan digaji banyak untuk tujuan membela kepentingan rakyat.

Sementara dalam bidang penganggaran dan legislasi, rakyat seharusnya juga tahu apa komitmen paca calon wakil rakyat dalam bidang ini. Siapkah mereka melakukan kerja-kerja penganggaran yang memihak rakyat sepenuhnya? Siapkah mereka bekerja keras menghadirkan produk-produk hukum yang melindungi dan memberdayakan masyarakat secara luas? Kenyataan hari ini, kerja-kerja legislasi berjalan sangat lambat. Baik di level Aceh maupun nasional. Kita sering mendengar begitu lamanya produk-produk  hukum yang bisa dihasilkan legislatif.

Tapi dengan politik uang ini, semua menjadi harapan kita melihat legislatif yang pro rakyat seakan tidak perlu lagi. Politik uang menjadikan kontestasi demokrasi yang diwujudkan dengan pemilu menjadi tidak lagi bernilai. Bagaimana mau bernilai jika suara rakyat dapat dibeli dengan uang? Membeli suara rakyat dengan uang sesungguhnya adalah pelecahan dan penghinaan terhadap akal sehat. Suara rakyat lebih berharga dari sejumlah apapun uang mereka.  Sehina itukah masyarakat di hadapan mereka yang mau menyogok masyarakat dengan masyarakat dengan uang agar mau memilih mereka? Uang memang dibutuhkan oleh manusia, akan tetapi uang juga bisa merusak demokrasi yang membuat cita-cita kesejahteraan semakin jauh. Maka sudah tepat sekali ketika konstitusi negara kita melarang praktek politik uang ini.

Maka dari para politisi, kita menanti pertarungan gagasan sehingga masyarakat akan memilih calon wakil mereka yang memiliki gagasan dan keteladan yang paling baik. Banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang harus didiskusikan dan dicari jalan keluarkan. Dan pada akhirnya yang paling bisa diharapkan mengurus rakyat adalah yang paling memiliki keteladanan dan gagasan yang cemerlang. Jika ingin menjadi wakil rakyat, maka belajarlah menjadi seseorang yang bisa diteladani dan milikilah sensitivitas sosial dalam ketika melihat segudang problematika masyarakat kita. Karena rakyat menantikan wakil mereka yang pro mereka. Jika anda punya banyak uang, bagikan uang anda di waktu yang lain. Bukan di waktu menjelang pencoblosan karena dengan itu i’tikad baik anda akan diragukan.

Karena jika politik bisa dikendalikan oleh uang, maka gagasan-gagasan kerakyatan akan sulit didapatkan. Rakyat tidak akan terurus. Mereka yang menanam investasi dalam tindakan politik uang, maka akan mengambil kembali uangnya jika kekuasaan sudah berada dalam genggaman. Jika uang sudah menjadi panglima dalam aktivitas politik, maka masa depan rakyat akan buram. Para wakil rakyat bukan lagi berlomba-lomba dalam memihak rakyat dengan kebijakan dan kerja-kerjanya, namun berlomba menumpuk uang atas investasi yang telah ditanam. Padahal, kita butuh pemikiran atau gagasan-gagasan yang cemerlang untuk menata negeri ini.

Bayangkan jika misalnya seorang bandar narkoba atau koruptor yang memiliki uang banyak bisa membeli suara rakyat. Maka tentulah mereka akan sangat mudah menjadi wakil rakyat. Disinilah konstitusi negara kita yang melarang politik uang menemukan relevansinya. Dengan demikian, yang diharapkan menjadi wakil rakyat atau pemimpin eksekutif adalah mereka yang memiliki keteladanan dan kebijakan yang memihak rakyat banyak. Kita berharap masyarakat dapat memahami bahaya politik uang ini. Dan kepada semua kaum agamawan dan akademisi agar dengan serius mengumandangkan perlawanan terhadap politik uang dari semua mimbar dakwah dan forum akademik agar masyarakat dan pelakunya terhindar dari laknat. Dan tentu saja, agar negeri ini menjadi semakin baik. Wallahu a’lam bishshawab.

Penulis adalah Dosen UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Alumnus Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara.