Santri Dayah Memang Semakin Meningkat

(Tanggapan untuk Dr. Rita Khathir, M.Sc)

Oleh Dr. Teuku Zulkhairi, MA

Ketua 1 Rabithah Thaliban Aceh (RTA)

Dosen UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

 

Dayah memang bukan lembaga pendidikan yang suci dan terlepas dari kesalahan. Sebab dayah jelas adalah institusi manusia. Bukan Malaikat. Maka segala perhatian dan kritikan konstruktif semua pihak selalu dihargai agar dayah dapat terus berbenah menjadi benteng pertahanan masyarakat Aceh dari segala pengaruh luar yang buruk. Namun demikian, segala kritikan untuk dayah harus berbasiskan data yang akurat. Apalagi jika kritikan itu dilakukan oleh insan kampus yang notabenenya pasti tahu pertanggungjawaban intelektual-akademik atas setiap kalimat yang dikeluarkan.

          Pernyataan Dr. Rita Khathir di Harian Serambi Indonesia, edisi 7 Maret tentang dayah terkesan mendiskreditkan. Dalam artikelnya berjudul “Kenapa Wabah Korupsi Lestari?”, ketika membahas dayah Rita Khathir (RK) mengaku memperoleh informasi tentang “kasus penggelembungan nama santri dengan tujuan mendapat dana operasional dayah”. Saya ingin menanggapi pernyataan ini berdasarkan pengatahuan saya serta berdasarkan informasi yang saya lacak ke sejumlah stakeholder terkait.

Pertama, bahwa hingga sejauh ini tidak ada yang namanya dana bantuan operasional dayah. Dayah-dayah di Aceh tidak pernah menerima dana untuk operasional kecuali empat Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Quran (MUQ) yang pemilik dan penglolanya adalah pemerintah Aceh. Kedua, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah peminat pendidikan dayah di Aceh setiap tahun justru semakin meningkat.

Teuku Zulkhairi 

Jadi bagaimana mungkin RK menyebut dayah-dayah di Aceh telah melakukan penggelembungan jumlah santri untuk tujuan memperoleh dana operasional? Kan aneh? Dan bertambah aneh lagi ketika RK justru menyebut bahwa penggelembungan jumlah santri dipraktekkan oleh hampir seluruh lembaga dayah di Aceh. Data darimana yang diperoleh RK bahwa hampir seluruh dayah di Aceh melakukan penggelembungan jumlah santri? Mungkin saja RK menerima data yang salah sehingga timbul pemikiran negatif seperti itu. Sebab, jika tidak ada akurat maka pernyataan itu dinilai sangat merugikan pihak dayah.  

Padahal dayah telah berperan dalam jangka waktu yang lama sebagai sub sistem kehidupan masyarakat Aceh. Dayah telah menjadi istitusi pendidikan yang mampu dijangkau oleh kelas masyarakat paling miskin sekalipun. Apalagi RK juga ikut menyeret ulama besar di Aceh ketika ia mengatakan bahwa “Strategi ini (penggelembungan jumlah santri) dipraktekkan oleh hampir seluruh lembaga dayah di Aceh, sekalipun dipimpin oleh ulama besar”.

Pernyataan RK ini menegaskan bahwa dayah-dayah yang dipimpin ulama besar di Aceh saja sudah demikian rusak oleh korupsi. Saya ingin menyebut sejumlah nama-nama ulama besar produk dayah di Aceh saat ini supaya kita langsung ke inti. Tercatat sejumlah nama ulama besar di Aceh yang memimpin dayah yaitu seperti Abu Mudi di Samalanga, Abu Kuta Krueng di Kuta Krueng, Abu Ulee Titi di Aceh Besar, Abu Paya Pasi di Aceh Timur, Tu Sop di Jeunieb, Ayah Cot di  Aceh Utara, Waled Marhaban di Aceh Selatan dan lainnya.

Di sini saya kira kita tidak perlu berbicara tentang jumlah santri dayah di Aceh menurut data dari stakholder dayah sebab memang tuduhannya adalah penggelembungan data jumlah santri. Tapi ketahuilah, bahwa dayah-dayah yang dipimpin oleh ulama-ulama besar Aceh yang saya sebutkan di atas itu jumlah santrinya demikian membludak dari tahun ke tahun. Cobalah sesekali saudari RK datang ke dayah-dayah dan lihatlah jumlah santri disana yang justru semakin membludak yang menunjukkan masyarakat kita semakin percaya kepada pendidikan di dayah. Jika bersedia, lihat dan temukanlah juga hal-hal baik disana.

Saya melihat banyak alumnus pendidikan di Barat cukup fasih menceritakan kebaikan-kebaikan di Barat. Itu oke saja. Tapi seharusnya kita juga mampu melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dayah-dayah di Aceh yang merupakan institusi pendidikan warisan endatu kita, bukan justru mendiskredtikannya dengan asumsi-asumsi tendensius yang tidak berbasis data akurat dan logis. Saya katakan tendensius karena memang hingga sejauh ini dayah-dayah di Aceh tidak diberikan dana operasional oleh sebab dinas dayah sendiri sebagai stakeholder pendidikan dayah hingga saat ini masih berkutat pada orientasi pembangunan fisik.

Di sisi lain, untuk apa dayah-dayah di Aceh melakukan penggelembungan jumlah santri padahal santri-santri yang belajar di dayah dari tahun ke tahun justru meningkat? Jika RK ingin mengkritisi soal pembangunan fisik di dayah maka itu baru bisa dipahami. Tapi sebelumnya lakukanlah riset kecilan-kecilan terlebih sehingga paham esensi masalahnya sebagaimana yang saya ulas dalam artikel berjudul “Menjaga Keberkahan Dayah” di harian ini pada 23 Januari 2021 lalu.

Tapi jika menuduh dayah telah melakukan penggelembungan jumlah santri, cobalah pikirkan untuk apa dayah-dayah di Aceh melakukan penggelembungan jumlah santri untuk mendapatkan dana operasinal padahal pemerintah sendiri tidak memberikan dana operasional bagi dayah? Seperti saya katakan di atas, memang ada dayah yang menerima bantuan operasional yaitu empat dayah Perbatasan dan MUQ.

Nah, untuk kedua dayah milik pemerintah Aceh ini silahkan chek sendiri jumlah santri disana. MUQ Pagar Air misalnya. Pergilah kesana dan lihatlah apakah betul jumlah santri disana telah digelembungkan. Begitu juga dayah-dayah perbatasan. Sementara itu, jika yang dimaksudkan dengan bantuan operasinal dayah adalah dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dari Kemenag untuk dayah-dayah yang menyelenggarakan program Kemenag seperti Pendidikan Diniyah Formal dan Mu’adalah, maka data santri disana yang diinput adalah berbasis Emis (Education Management Informaton System) dengan aturan yang sangat-sangat ketat sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk penggelembungan. 

Dayah yang terima dana BOS ini pun hanya beberapa dayah besar di Aceh yang terkenal memiliki jumlah santri yang membludak sehingga sama sekali tidak perlu menggelembungkan data jumlah santri dari 40 menjadi 500 seperti dugaan RK.

Jika sebelumnya saudari Rita Khatir mengatakan hampir seluruh dayah di Aceh melakukan penggelembungan jumlah santri, maka kali ini tuduhannya semakin serius karena justru men-generalkan. RK menulis “Lembaga dayah juga ikut memalukan provinsi Aceh dengan penyelewengan yang ditemukan pada hampir semua bantuan operasional dayah semasa pandemi covid-19”. 

Padahal, hingga sejauh ini tidak ada bantuan operasional untuk dayah di Aceh kecuali dayah-dayah yang saya sebutkan di atas. Apalagi di masa covid. Bahkan, awal tahun 2020 lalu dengan alasan Covid-19 dana bantuan fisik ke dayah dipangkas oleh pemerintah Aceh untuk kebutuhan Refocusing anggaran penangan covid. Begitu juga program-program di dinas dayah juga dihilangkan.

Bahkan, hal yang sangat kejam, intensif guru-guru dayah tahun 2020 pun ikut dihilangkan yang terdiri dari sebanyak Rp. 350 ribu per-bulan bagi seorang pimpinan dayah dan Rp. 200 ribu per-bulan bagi guru. Jumlah yang sedikit bukan? 

Tapi sudah begini dihilangkan juga. Padahal guru-guru yang terima intensif yang kecil itu di suatu dayah pun hanya sebagian saja. Tidak semua guru dayah diberikan intensif yang kecil itu meskipun kita tahu dana otsus di Aceh melimpah. Umumnya guru di dayah mengajar lillahi ta’ala. Padahal kita tidak mendengar hal serupa terjadi di Dinas Pendidikan yang alhamdulillah tidak ada penghilangkan honor guru honorer disana selama covid. Sedihnya, sudah begini ketidakadilan dialami orang dayah, tapi tetap juga “diserang”. Kan aneh? [abu.erbakan@gmail.com]