Hentikan Utang, Belajarlah dari Krisis Venezuela

Foto dari internet

Oleh Teuku Zulkhairi

Venezuela kini mengalami krisis yang sangat parah. Padahal, negara ini memiliki minyak buminya melimpah. Tapi apa yang kini terjadi sulid diduga. Dikabarkan sejumlah media, Venezuela mengalami krisis kemanusiaan, dimana orang-orang yang kekurangan makanan dan obat-obatan.

Banyak warga Venezuela yang dikabarkan tidak mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Sebab, harga barang-barang lebih mahal dari upah atau gaji mereka. Sebagian warganya Venezuela dikabarkan sudah mulai mengungsi ke negara tetangga, Peru.

Apa sebab krisis Venezuela? Salah satunya adalah utang. Jumlah hutang Venezuela pada 2017 lalu, seperti dilansir Detik Finance adalah US$ 150 miliar, atau sekitar Rp 2.025 triliun. Pada tahun 2017 lalu, seperti dilansir situs Kontan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan negaranya kesulitan membayar utang.

Jadi, selain karena beberapa krisis lain, faktor utang ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam krisis yang terjadi di Venezuela. Bagaimana utang dapat dapat menjadi masalah bagi sebuah negeri?

Dengan logika yang sederhana kita akan dapat kita pahami, bahwa utang dalam sistem ribawi yang dijalankan korporasi-korporasi kapitalisme global menuntut bunga yang besar bagi si peminjam utang.

Peminjam utang akan “diperas” habis-habisan untuk menyetor bunga kepada para korporasi kapitalis. Kaum kapitalis ini tentu yang mereka tahu hanya keuntungan. Mereka tidak peduli dengan kerugian si peminjam hutang.

Sesuai dengan prinsipnya, sistem ribawi memang tidak pernah peduli pada peminjam utang. Mereka akan memeras pemijam utang habis-habisan. Jika diibaratkan seperti kain, maka meskipun kain ini sudah kering kerontang, maka tetap akan diperas.

Maka tidak diragukan lagi, sistem ribawi yang dijalankan korporasi kapitalisme global dalam sejarahnya betul-betul telah menjadi malapetaka bagi umat manusia. Mereka menghutangkan negara negara berkembang yang jangankan pokok utangnya sulit dibayar, bunganya saja bisa mencekik leher.

Maka pada prinsipnya, dengan sistem ribawi yang dijalankan tatanan dunia global saat ini, tidak mungkin ada negera yang bisa membangun negerinya berbekal utang ribawi tersebut.

Dalam sejarah Islam juga kita dapati catatan sejarah yang cukup menterang. Pemerintahan Ottoman (Turki Usmani) adalah imperium yang pernah eksis mencapai tujuh abad. Tapi ternyata, akhirnya ambruk dan kini menjadi sejarah belaka.

Apa sebabnya? Ternyata salah satunya adalah utang ribawi. Pada awalnya, terdapatnya keluarga Khilafah Usmaniyah yang menyimpan pundi-pundi harta membuat mereka terjebak dalam sistem ribawi yang dipelopori oleh kalangan Yahudi dan kalangan mereka sebagai bankirnya. Perlahan-lahan Pemerintahan Ottoman melemah karena terjebak hutang riba kepada para bankir.

Abdalqadar Al-Sufi (2016: 69) menyebut, “_Kejatuhan Khalifah Utsmaniyah karena hutang riba yang secara matematis tidak dapat dipenuhi dan dilampaui, yang pembayaran bunganya saja mencegah bisa terlepas dari jumlah utang pokoknya. Pinjaman-pinjaman untuk membayar bunga atas utang-utang—ini saja sudah cukup untuk menghancurkan peradaban manusia terbesar—dan penipuan yang tidak dapat dielakkan: bahwa proyek, teknik mengikat dan menghubungkan kepada mekanisme utang-berbunga dan lembaga-lembaga yang membuat dua fenomena ini tampak menjadi satu_."

Ibnu Khaldun, seorang sosiolog yang pemikirannya juga menjadi rujukan pemikir Barat, Ketika menjelaskan faktor-faktor yang bisa menyebabkan hancurnya sebuah peradaban, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa praktek riba adalah sebagai salah satu faktor hancurnya sebuah peradaban (lihat Mukaddimah, terj. Masturi Ilham, 2011). Oleh sebab itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa utang dalam sistem ribawi yang dibawa kaum kapitalis sama sekali tidak akan menyelesaikan persoalan manusia di muka bumi. Bisakah kita mengambil pelajaran?

Pelajaran untuk Indonesia!

Belajar dari krisis Venezuela ini, kita harapkan semoga menjadi catatan penting kepada para calon pemimpin Indonesia agar menghentikan utang. Agar berfikir serius untuk membayar hutang yang sudah ada, bukan menambah lagi. Utang dalam sistem ribawi tidak lain adalah jalan menuju kehancuran.

Peran publik sangat diharapkan untuk menyadarkan para calon pemimpin untuk melihat utang ini sebagai masalah. Kita tidak mungkin menutup mata atas potensi masalah besar dari utang yang kini melilit Indonesia.

Kita tidak mungkin pura-pura tidak mengerti bahwa apa yang kini terjadi pada Venezuela sangatlah mungkin terjadi pada Indonesia, khususnya apabila utang negara kita semakin hari semakin menggunung.

Apa yang akan kita jawab kepada anak-cucu kita kelak jika mereka bertanya, apa yang pernah kita lakukan untuk menyelamatkan negara dari bahaya utang ini? Haruskah kita meninggalkan beban besar bagi mereka?

Dilansir Detik pada 15 Mei 2018 lalu,berdasarkan rilis Bank Indoensia, jumlah Utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I-2018 tercatat US$ 358,7 miliar atau setara dengan Rp 5.021 triliun (kurs Rp 14.000).

Jumlah mengalami peningkatan yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan utang Indonesia pada 2014 lalu, di awal-awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pada 2014 lalu, seperti dilansir Detik, jumlah utang pemerintah Indonesia adalah Rp 2.601,72 triliun. Artinya dalam rentang waktu empat tahun, utang Indonesia naik 50 persen. Atau dengan kata lain, naik dua kali lipat.

Memperhatikan apa yang terjadi di Venezuela dimana negera Amerika latin tersebut kini diguncang krisis, kita sangat berharap agar kedua kandidat Calon Presiden Indonesia yang akan berkontestasi pada 2019 nanti memiliki program untuk membayar utang dan tidak lagi menambahnya, baik pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin maupun Prabowo - Sandiaga.

Tentulah sebagai anak bangsa kita patut khawatir akan masa depan bangsa ini di tengah utang negara yang kian mennggunung. Kita memahami sejumlah alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran utang, misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun sekali lagi, belajar dari pengalaman Venezuela, bahwa utang membawa negeri tersebut dalam kehancuran.

Kita mengharapkan para ekonom dan pemikir bangsa untuk merumuskan formula-formula baru pembangunan yang tidak mengandalkan utang. Apalah artinya pembangunan jika mengandalkan utang? Maka Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad menyadari bahaya utang yang sedang melilit negaranya sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya.

Maka Mahathir Muhammad membatalkan sejumlah proyek infrastruktur dengan pemerintahan China. Dilansir _Voa Indonesia_ pada 21 Agustus lalu,Mahathir Mohamad mengatakan ia telah membatalkan tiga proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar yang didukung oleh China dalam lawatannya ke negara komunis tersebut.

Di Indonesia, sebenarnya Presiden Jokowi di masa kampanye pernah menjanjikan akan menghentikan utang luar negeri. Sejumlah media mainstrem menulis janji-janji Jokowi – Jusuf Kalla untuk menolak utang luar negeri jika memimpin Indonesia. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah peningkatan utang sebanyak dua kali lipat sejauh ini.

Kendati pun demikian, tentulah belum telat bagi Jokowi – Jusuf Kalla untuk menuntaskan janjinya, yaitu membayar utang luar negeri, mengurangi dan tidak meneruskan lagi.

Sementara dalam posisi Jokowi sebagai bakal Calon Presiden yang berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, serta bakal Calon Presiden penantang, yaitu Prabowo dan Sandiaga, sebagai anak bangsa kita sangat berharap agar kedua pasangan ini memiliki visi membayar utang luar negeri jika nanti terpilih. Bukan menambah lagi. Mungkin bisa mengikuti jejak Mahathir Muhammad. Semoga saja.

aceh.tribunnews.com/2018/09/28/hentikan-utang-belajarlah-dari-krisis-venezuela